BERADA DI BATAS NEGARA : KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG CEK KESIAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA ATAMBUA
Atambua : Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang saat ini berada di wilayah batas negara antara Indonesia – RDTL. Dirinya selain melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Atambua, juga sekaligus melihat dan mengecek kesiapan Pengadilan Agama Atambua menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Kamis Pagi (23/06/2022).
Pengecekan kesiapan pembangunan zona integritas ini meliputi beberapa komponen, diantaranya : melihat dokumen-dokumen pada masing-masing area yang sudah diupload di PMPZI, melihat kompetensi masing-masing koordinator dalam menguasai materi, dan melihat kesiapan presentasi yang akan dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Agama Atambua. “Kami harus memastikan bahwa Pengadilan Agama Atambua benar-benar siap dalam menyongsong pembangunan zona integritas. Setelah gagal pada tahun lalu, harapannya Pengadilan Agama Atambua bisa meraih zona integritas pada tahun ini”, ungkap Sisva.
Bukan hanya itu, didalam Ruang Media Center Pengadilan Agama Atambua, dirinya juga ikut memastikan bahwa dokumen yang sudah terunggah benar-benar dokumen yang sudah diupdate dengan dokumen terbaru. Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa sebagai bentuk persiapan dan keseriusan melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi(WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), dirinya meminta kepada masing-masing koordinator dan Ketua Pengadilan Agama Atambua untuk melakukan presentasi atau paparan.
Kegiatan ini ditutup dengan pemaparan dan presentasi pembangunan zona integritas oleh Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Atambua. Pasca pemaparan, Jamal menuturkan bahwa dirinya dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Atambua sangat bersyukur karena masih bisa mendapatkan pembinaan dan bimbingan secara langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi(WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). “Tentu pemaparan dan presentasi yang ditampilkan oleh masing-masing koordinator dan terutama saya sendiri masih kurang, namun dirinya merasa bengga bahwa seluruh koordinator dan dirinya mampu menyampaikan materi dengan lugas sehingga dapat meyakinkan tim penilai”, tegas Jamal. #Admin_PA_Atb
